UU Desa Membutuhkan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa

Dengan disahkannya Undang- Undang Desa (UU Desa) tertanggal 18 Desember 2013 lalu, maka kini tersisa tugas lanjutannya adalah penyiapan perundangan turunan dan juga SDM pelaksana keputusan politik tersebut.
Setidaknya ada beberapa isu menarik di dalam UU Desa guna disikapi dan disiapi di dalam pelaksanaannya.

Masa Jabatan Kepala Desa Perangkat Desa dan Kesejahteraannya

Dalam hal masa jabatan kepala desa, maka dalam UUDesa sekarang kepala desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga)periode dengan masa jabatan tiap periode 6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Pasal 39 ayat  (1)  Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 
2. Dan ayat (2)  Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Dalam hal ini masa jabatan perangkat desa menjabat dan diberhentikan/pensiun pada usia 60 tahun, sesuai pasal Pasal 53ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Dan apabila dalam perda yang berjalan tidak mengatur seperti hal tersebut maka berdasar pada Pasal 118  ayat (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetapmelaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya

Dalam hal kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa, dalam UU Desa disebutkan ada penghasilan dari pemerintah pusat sesuai pasal Pasal 66 yaitu:

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota danditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapatmemperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Menilik pada hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab kepala desa dan perangkat desa.

Dalam penugasan dalam UU 32 / 2004 dikenal dengan nama tugas pembantuan pada pasal 206, sekarang dalam UU Desa yang tidak ada lagidikenal tugas pembantuan. Dari pemerintah, dan pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Ini mengandung maksud pemerintahan desa sepenuhnya dapatmenjadi pelaksana perintah tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Danoleh karenanya lebih lanjut tentang hal ini akan kita lihat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan UU Desa.

Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kapan Pemerintah akan merealisasikan, jawabannya adalah menunggu proses PP yang mengatur dan sampai belum adanya PP maka kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa masih menjadi tangggung jawab Pemda setidaknya seperti yang sudah berjalan.

Anggaran Desa dari Pusat

Materi paling menarik dari UU Desa adalah tentang dana desa langsung dari pusat dan besar lura biasa, bagaimana sebenaranya, mari kita cermati.

Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: huruf  (b.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  dan  (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yangditerima kabupaten/kota;

Dilanjutkan Pasal 72 disebutkan ayat  (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumberdari Belanja Pusat  dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan  (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dilanjut dengan penjelasan  Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan “Anggaran  bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dan penjelasan Pasal 72  (2)   Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top)  secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :

1. Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalana tau telah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikucurkan
2. Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangat desa tiap bulan.
3. Alokasi dana Desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.

BagimanaPemerintah Desa Kedepan
Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rationalchoice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan tentang pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa,kemampuan pengelolaan keuangan desa,  danpengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.