semenjak disyahkannya Undang-undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 43 yang menkaji Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomer 6 tentang Desa dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 yang mengkaji Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun untuk mengatur tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan Dana Desa yang jumlahnya demikian besar sehingga perlu dilakukan berbagai macam persiapan yang benar-benar fix & clear. Lebih lagi dengan adanya perubahan kementrian yang mengasuh Desa, yang mana pada saat dibuatnya Undang-undang tentang desa ini, desa berada di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri namun saat ini Desa berada di bawah naungan Kementrian Desa PDT & Transmigrasi. Semua ini tentunya membutuhkan peraturan-peraturan yang lebih terperinci dan cocok dengan keadaan saat ini dengan harapan Undang-Undang Desa dapat berjalan dengan lancar, baik dan benar.
Dalam seminarnya Menteri Desa yang bertajuk "Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa di UGM Yogyakarta ‹6/3› Marwan Jafar menyatakan "saat ini telah terbit peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan beberapa permendesa yang lain sedang dipersiapkan untuk disahkan."
berikut Produk-produk dari Kemendesa PDT & Transmigrasi yang dimaksud:
- PERMENDES PDT & T No. 1 Tahun 2015 : Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- PERMENDES PDT & T No. 2 Tahun 2015 : Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- PERMENDES PDT & T No. 3 Tahun 2015 : DOWNLOAD : Tentang Pendamping Desa
- PERMENDES PDT & T No. 4 Tahun 2015 : DOWNLOAD : Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Bum Desa
- PERMENDES PDT & T No. 5 Tahun 2015 : DOWNLOAD : Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- PERMENDES PDT & T No. 6 Tahun 2015 : DOWNLOAD : Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
Dalam
Seminar
tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM
Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar
memaparkan,
”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT &
Transmigrasi
untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang
menunggu
disahkan”. - See more at:
http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar. - See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Sejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
ejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
Lima Permendesa tersebut adalah sbb :
- Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
- Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
ejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
Lima Permendesa tersebut adalah sbb :
- Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
- Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
ejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
Lima Permendesa tersebut adalah sbb :
- Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
- Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
ejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada
beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan
PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan
dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang
benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa, dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada
saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa
berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu
membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat
ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2015/03/download-permendesa-no-12345-tahun-2015.html#sthash.3ER6NlMz.dpuf
Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.
Lima Permendesa tersebut adalah sbb :
- Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
- Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
